Fenomena perilaku mementingkan kerabat, yang seringkali disebut nepotisme atau patronase, merupakan salah satu tantangan paling persisten dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Praktik ini bukan sekadar masalah etika personal, melainkan sebuah budaya yang dapat merusak fondasi kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menghambat kemajuan bangsa secara keseluruhan. Dalam konteks lingkungan pemerintah, di mana keputusan yang diambil berdampak luas pada kehidupan masyarakat, keberadaan nepotisme dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat merugikan.
Perilaku mementingkan kerabat merujuk pada tindakan memberikan keuntungan, kekuasaan, atau sumber daya kepada individu berdasarkan hubungan keluarga, pertemanan, atau kesukuan, bukan semata-mata berdasarkan kompetensi, meritokrasi, atau kebutuhan objektif. Dalam ranah pemerintahan, bentuknya bisa sangat beragam, mulai dari penempatan kerabat pada jabatan strategis tanpa melalui proses seleksi yang adil, pemberian proyek atau tender kepada perusahaan yang terafiliasi, hingga penyalahgunaan wewenang untuk memberikan fasilitas atau kelonggaran yang tidak semestinya kepada lingkaran terdekat. Praktik ini seringkali terselubung dalam dalih "memanfaatkan jaringan" atau "kepercayaan", namun esensinya adalah pengabaian terhadap prinsip keadilan dan profesionalisme.
Dampak perilaku mementingkan kerabat sangat luas dan mendalam. Pertama dan yang paling kentara adalah erosi meritokrasi. Ketika jabatan dan peluang lebih banyak didasarkan pada kedekatan personal daripada kemampuan, maka individu yang paling kompeten justru akan tersingkir. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas kinerja aparatur pemerintah tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketidakpuasan dan demotivasi bagi mereka yang bekerja keras namun tidak memiliki koneksi.
Kedua, menurunnya kepercayaan publik adalah konsekuensi tak terhindarkan. Masyarakat yang melihat bahwa sistem lebih mengutamakan koneksi daripada kemampuan akan kehilangan keyakinan pada kemampuan pemerintah untuk melayani secara adil. Kepercayaan yang terkikis ini dapat memicu apatisme politik, ketidakpatuhan terhadap hukum, bahkan potensi kerusuhan sosial.
Ketiga, nepotisme berkontribusi pada peningkatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara umum. Lingkaran kekuasaan yang tertutup oleh jaringan kerabat akan lebih rentan terhadap praktik-praktik koruptif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi sulit ditegakkan ketika keputusan-keputusan penting justru diambil di luar forum resmi atau berdasarkan pertimbangan non-objektif. Sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, justru disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan lingkaran terdekat.
Keempat, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang semakin merajalela. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atau koneksi dengan para pemangku kepentingan di pemerintahan akan semakin terpinggirkan. Hal ini dapat memperlebar jurang ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta menghambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kelima, melemahnya profesionalisme dan etika birokrasi. Ketika integritas pribadi dikompromikan demi kepentingan pribadi atau kelompok, maka standar etika profesional akan terdegradasi. Lingkungan kerja yang didominasi oleh favoritisme akan menciptakan budaya di mana penilaian kinerja tidak lagi objektif, dan promosi jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor kedekatan daripada prestasi kerja.
Memberantas perilaku mementingkan kerabat bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak. Beberapa langkah krusial yang perlu diambil meliputi:
Pemerintahan yang bersih dan melayani adalah hak setiap warga negara. Perilaku mementingkan kerabat adalah racun yang harus dibersihkan demi kesehatan dan kemajuan bangsa. Dengan kesadaran kolektif dan upaya sungguh-sungguh, tantangan ini dapat diatasi, mewujudkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat.