Di era modern ini, pilihan lembaga keuangan yang tepat menjadi krusial bagi setiap individu dan badan usaha dalam mengelola keuangan mereka. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten, atau yang lebih dikenal sebagai Bank BJB, telah lama menjadi pemain utama dalam industri perbankan Indonesia. Namun, seiring dengan berkembangnya preferensi masyarakat, Bank BJB juga menghadirkan unit usahanya yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu BJB Syariah. Meskipun keduanya berasal dari institusi yang sama, terdapat perbedaan mendasar antara Bank BJB (konvensional) dan BJB Syariah yang perlu dipahami agar nasabah dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka.
Perbedaan paling fundamental antara kedua entitas ini terletak pada sistem operasional dan landasan hukumnya. Bank BJB konvensional beroperasi dengan sistem perbankan yang umum berlaku di Indonesia, di mana penghasilan bank diperoleh dari selisih bunga simpanan dan bunga pinjaman (kredit). Mekanisme ini dikenal sebagai sistem bunga. Nasabah yang menabung di bank konvensional akan mendapatkan bunga atas simpanannya, dan nasabah yang meminjam akan dikenakan bunga atas pinjamannya.
Di sisi lain, BJB Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba (bunga). Alih-alih bunga, BJB Syariah menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istishna. Dalam skema mudharabah (bagi hasil), bank dan nasabah berbagi keuntungan dari hasil usaha yang dibiayai bank. Dalam skema murabahah (jual beli dengan keuntungan), bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi yang telah disepakati di awal, di mana keuntungan bank sudah jelas. Prinsip ini menjamin bahwa setiap transaksi bebas dari unsur ketidakpastian yang berlebihan (gharar) dan spekulasi (maisir).
Perbedaan prinsip operasional ini secara langsung memengaruhi model bisnis dan sumber pendapatan kedua bank.
Ditinjau dari segi produk dan layanan yang ditawarkan, baik Bank BJB maupun BJB Syariah menyediakan berbagai macam fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Namun, fundamentalnya tetap berbeda.
Baik Bank BJB maupun BJB Syariah tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas industri perbankan di Indonesia. Namun, BJB Syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh operasional dan produknya sesuai dengan syariat Islam. Keberadaan DPS ini menjadi pembeda krusial yang menjamin kepatuhan syariah bagi nasabah yang menginginkan perbankan bebas riba.
Secara umum, Bank BJB sebagai bank pembangunan daerah memiliki mandat untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Barat dan Banten, melayani berbagai segmen masyarakat, mulai dari individu, UMKM, hingga korporasi. Jangkauannya luas dan produknya ditujukan untuk kebutuhan finansial yang beragam.
Sementara itu, BJB Syariah secara spesifik menyasar nasabah yang memiliki preferensi terhadap sistem perbankan syariah. Ini bisa mencakup individu yang taat beragama, badan usaha yang ingin menjalankan prinsip bisnis sesuai syariah, atau nasabah yang mencari alternatif investasi dan pembiayaan yang dianggap lebih etis dan bebas dari unsur spekulasi.
Memilih antara Bank BJB konvensional dan BJB Syariah bergantung sepenuhnya pada kebutuhan, tujuan finansial, dan keyakinan individu. Jika Anda mencari fleksibilitas dalam suku bunga dan ingin memanfaatkan instrumen perbankan konvensional, Bank BJB bisa menjadi pilihan.
Namun, jika Anda mengutamakan prinsip syariah, ingin terhindar dari praktik riba, dan mencari produk keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, maka BJB Syariah adalah jawabannya. Keduanya menawarkan layanan yang komprehensif, namun dengan landasan operasional yang berbeda. Penting untuk melakukan riset lebih lanjut mengenai produk spesifik yang ditawarkan oleh masing-masing bank dan berkonsultasi jika diperlukan untuk membuat keputusan yang paling tepat bagi Anda.