Sistem perbankan syariah, yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), telah mengalami pertumbuhan pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keberadaannya bukan hanya sebagai alternatif finansial, tetapi juga sebagai cerminan dari komitmen terhadap nilai-nilai etika dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Di balik setiap operasional bank syariah, terdapat kerangka regulasi perbankan syariah yang kompleks dan terus berkembang. Regulasi ini berfungsi sebagai fondasi utama untuk memastikan stabilitas, transparansi, dan kepatuhan bank syariah terhadap syariat Islam sekaligus standar perbankan global.
Regulasi perbankan syariah memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Pertama, regulasi ini memastikan bahwa seluruh produk dan operasional bank syariah benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan penetapan fatwa, pedoman investasi, dan mekanisme pengawasan oleh Dewan Syariah. Tanpa regulasi yang kuat, risiko penyimpangan dari prinsip syariah akan meningkat, yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan nasabah.
Kedua, regulasi berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri perbankan syariah. Ini mencakup aturan mengenai permodalan, likuiditas, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta manajemen risiko. Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas, bank syariah dapat beroperasi dengan lebih aman dan efisien, menarik lebih banyak investor, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Ketiga, sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, bank syariah juga harus tunduk pada regulasi umum perbankan yang berlaku, namun dengan penyesuaian yang spesifik sesuai kaidah syariah. Ini memastikan sinergi antara perbankan syariah dan konvensional, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, misalnya, memiliki peran sentral dalam merumuskan dan menegakkan regulasi perbankan syariah.
Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal kehadiran bank syariah. Awalnya, bank syariah beroperasi di bawah payung hukum yang belum begitu spesifik, seringkali mengacu pada undang-undang perbankan konvensional dengan penyesuaian. Namun, seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas bisnis syariah, kebutuhan akan regulasi yang lebih memadai menjadi semakin mendesak.
Lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai tonggak sejarah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional bank syariah, mendefinisikan secara jelas prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti, serta memperjelas kewenangan dan tugas regulator, termasuk OJK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam aspek fatwa syariah.
Setelah UU Perbankan Syariah, OJK terus menerus mengeluarkan berbagai peraturan turunan, seperti Peraturan OJK (POJK) yang mengatur lebih detail mengenai aspek-aspek spesifik, misalnya:
Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong inovasi dalam produk dan layanan perbankan syariah agar tetap kompetitif dan relevan dengan dinamika pasar.
Meskipun telah banyak kemajuan, industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan terkait regulasi perbankan syariah. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi regulasi antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan mendasar dalam skema penghimpunan dan penyaluran dana membutuhkan regulasi yang spesifik, namun pada saat yang sama, harus tetap terintegrasi dalam sistem keuangan secara keseluruhan.
Tantangan lain adalah adaptasi regulasi terhadap inovasi teknologi finansial (fintech) syariah. Munculnya layanan keuangan digital berbasis syariah menuntut regulator untuk dapat merespons dengan cepat dan adaptif, memastikan bahwa inovasi tersebut tetap patuh pada prinsip syariah dan standar keamanan. Pembentukan kerangka regulasi yang mendukung fintech syariah yang aman dan inklusif menjadi prioritas.
Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di regulator dan di internal bank syariah juga sangat penting. Pemahaman mendalam mengenai prinsip syariah, fikih muamalah, serta keahlian perbankan dan keuangan adalah prasyarat untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dan kepatuhan secara efektif.
Ke depan, prospek regulasi perbankan syariah diharapkan akan semakin matang. Penguatan regulasi tidak hanya akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan transparan, tetapi juga akan mendorong ekspansi pasar domestik maupun internasional. Dengan kerangka regulasi yang kokoh dan adaptif, perbankan syariah dapat terus bertumbuh menjadi pilar penting dalam ekonomi syariah global, yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan beretika.